Saumlaki, Wartaglobal.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Kamis, (25/02/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Villa Bukit Indah, Saumlaki, pada 24-25 Februari 2025, dengan tujuan mengidentifikasi kendala, menilai kelemahan, dan merumuskan solusi guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah tersebut.
FGD ini menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi pemilu, termasuk akademisi dan mantan penyelenggara pemilu, untuk membahas berbagai aspek seperti regulasi, manajemen pemilu, partisipasi masyarakat, serta tantangan teknis yang dihadapi selama pemilu berlangsung yang dimoderatori oleh Akademisi UNLESA Mihel Tuatfaru, SE., MM diikuti oleh peserta dari Pimpinan Parpol, OKP dan Jurnalis di Tanimbar.
Dalam diskusi tersebut, Hanafi Renwarin mantan Komisioner KPU Provinsi Maluku (2019-2024), menekankan pentingnya enam prinsip dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yaitu, Bebas dari intervensi pihak manapun, Dilaksanakan secara transparan tanpa kecurangan, Memberikan perlakuan yang sama bagi semua peserta pemilu, Mengacu pada regulasi yang jelas dan konsisten, Berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, Dapat diawasi oleh publik dan pihak terkait.
“Evaluasi kali ini menyoroti sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pemilu yang akan datang termasuk independensi penyelenggara, transparansi rekapitulasi suara, serta kepatuhan terhadap regulasi,”ungkapnya.
Sejumlah kendala yang ditemukan selama pemilu antara lain, Distribusi surat suara dan perlengkapan pemilu masih menghadapi hambatan, terutama di daerah terpencil, Ada dugaan ketidaknetralan dalam beberapa wilayah yang perlu ditindaklanjuti, Evaluasi terhadap sistem digital dan manual yang digunakan dalam penghitungan suara masih menjadi perhatian.
“Untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan perlu adanya Penguatan pengawasan Bawaslu, harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan demokrasi,”tegasnya.
Distribusi perlengkapan pemilu perlu lebih terencana agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan, Meningkatkan transparansi Proses rekapitulasi suara harus lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik.
“Sosialisasi pemilu perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya memilih secara sadar dan bertanggung jawab,”ucapnya.
Menurut Novi Soleman Rupilu, seorang auditor Inspektorat Malra, rendahnya partisipasi pemilih di Kepulauan Tanimbar dalam Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam kesadaran politik masyarakat.
“Praktik politik uang tetap menjadi tantangan yang sulit dibuktikan secara hukum, tetapi memiliki dampak besar terhadap kualitas demokrasi,”ungkapnya.
Ferly A. Sairmaly, Rektor UNLESA, menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu yang kredibel, manajemen pemilu yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang damai dan adil.
Ketua KPU Kepulauan Tanimbar, Christian Maturity, menutup kegiatan ini dengan harapan agar Pilkada 2024 menghasilkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa tugas demokrasi tidak berakhir setelah pemilu. Pengawasan terhadap kinerja pemimpin terpilih tetap harus dilakukan agar pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar